kliping berita

Icon

Just another WordPress.com site

Pejabat Berobat ke Luar Negeri Juga Ditanggung Pemerintah

Oleh Nurmayanti | Posted: 27/12/2013 14:23 | liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta : Fasilitas kesehatan yang diberikan pemerintah kepada para pejabat negara cukup besar. Buktinya, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105/2013 dan Perpres Nomor 106/2013 menyebutkan pelayanan kesehatan paripurna (menyeluruh) termasuk pelayanan kesehatan rumah sakit di luar negeri yang dilakukan dengan mekanisme penggantian biaya.

Direktur Operasi Ritel PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Sahata L Tobing mengakui jika fasilitas kesehatan para pejabat termasuk untuk berobat ke luar negeri. Jasindo merupakan perusahaan yang memenangkan tender fasilitas kesehatan bagi para pejabat ini.

“Ya di luar negeri juga cover, cuma sekarang kami masih membahas masalah teknis untuk ini, kami sedang rapat terus menerus,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (27/12/2013).

Dia mengatakan, rapat yang digelar akan menentukan berbagai fasilitas kesehatan para pejabat tersebut. Termasuk membahas mekanisme perawatan kesehatan di luar negeri tersebut.

Namun dia enggan menjelaskan detail fasilitas yang didapat para pejabat ini. Pastinya, fasilitas kesehatan itu merupakan yang terbaik berkaitan dengan premi yang dibayarkan pemerintah.

Dia tak menampik akan ada sekitar 5.500 pejabat setingkat eselon I yang akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang dikelola Jasindo.

“Kurang lebih 5.500, tapi datanya masih dicek lagi,” ujar Sahala. Rencananya, asuransi bagi para pejabat ini berlaku mulai 1 Januari 2014.

Pemerintah, seperti diketahui, memutuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna (menyeluruh) melalui mekanisme asuransi kesehatan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu.

Melansir laman Sekretariat Kabinet (Setkab), hal ini seiring pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai 1 Januari 2014.

Jaminan kesehatan ini tertuang dalam Perpres Nomor 105 Tahun 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Desember 2013.

“Dengan mempertimbangkan risiko dan beban tugas Menteri dan Pejabat Tertentu, serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Negara, pemerintah memandang perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan bagi mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,” jelas aturan tersebut. (Nrm/Igw)

[http://bisnis.liputan6.com/read/785864/pejabat-berobat-ke-luar-negeri-juga-ditanggung-pemerintah]

Advertisements

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: