kliping berita

Icon

Just another WordPress.com site

“Di Balik Frekuensi”: Ketika Jurnalisme Dibungkam Oleh Pemilik Medianya Sendiri

February 22 2013 | By Sigit Kurniawan

Dulu, di masa Orde Baru, ada kutipan populer dari seorang penulis-cum-wartawan Seno Gumira Ajidarma yang berbunyi “Ketika jurnalisme dibungkam, sastra bicara.” Ungkapan ini menggambarkan bagaimana praktik jurnalisme sering mengalami penindasan dari kekuasaan Orde Baru. Sastra menjadi salah satu cara melawan  tirani negara atas jurnalisme tersebut.

Negara cukup kuat dan mengintervensi ruang-ruang redaksi. Berita-berita distir dan dikendalikan oleh Rezim Soeharto. Media-media yang tidak patuh alias melawan atau menurunkan berita yang mengusik kekuasaan segera dibredel. Negara telah membungkam praktik jurnalisme.

Usai Soeharto tumbang, era Reformasi muncul. Media-media bermunculan—dari media cetak, elektronik, sampai media online.  Jumlahnya berjibun. Tampak embusan angin Reformasi menjadi angin segar bagi praktik jurnalisme di Indonesia. Sejak Departemen Penerangan dibubarkan oleh mendiang  Gus Dur saat jadi presiden, negara mengurangi intervensi pada praktik jurnalisme. Pertanyaan kritisnya, benarkah praktik jurnalisme saat ini tidak ada masalah. Mungkin negara tidak terlalu mengintervensi media, tapi adakah kekuatan lain yang diam-diam menguasai dan membungkam praktik jurnalisme di Indonesia?

Jawabannnya ada di film “Di Balik Frekuensi.” Film besutan sutradara Ucu Agustin diputar dan didiskusikan di banyak forum dan komunitas. Terakhir pemutaran dan diskusnya digelar di Ruang Rupa Jakarta dengan narasumber Ucu Agustis, Luviana, dan Roy Thaniago dari lembaga Remotivi, Kamis malam (21/02/2013).

Secara ringkas, film berdurasi 144 menit ini ingin mengkritisi praktik jurnalisme, khususnya jurnalisme televisi, yang diwakili oleh dua stasiun televisi swasta nasional, MetroTV  dan TVOne. Di Balik Frekuensi membongkar praktik konglomerasi media di Indonesia. Bayangkan saja, dari sekian ratus atau bahkan ribuan media di Indonesia, ternyata kepemilikannnya hanya di tangan 12 grup. Salah duanya, Media Group milik Surya Paloh dan  grup milik Aburizal Bakrie. Mereka berdua menjadi penguasa udara (baca: frekuensi) yang nota bene milik publik tersebut.

Dokumentasi ini dibingkai dalam dua narasi utama. Pertama, narasi tentang Luviana, seorang jurnalis MetroTV yang sudah berkarya selama 10 tahun dan di-PHK secara sepihak karena aktivitasnya mengkritisi newsroom dan mempertanyakan manajemen stasiun TV yang dimiliki Surya Paloh itu yang abai pada hak-hak pekerja. Kedua, narasi Hari Suwandi dan Harto Wiyono, warga korban lumpur Lapindo yang melakukan aksi unjuk rasa terhadap perusahaan Bakrie dengan berjalan kaki dari Porong, Sidoarjo menuju Jakarta.

Pelajaran Di Balik Frekuensi

Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hasil pengendapan—dan juga diskusi—  atas Di Balik Frekuensi tersebut. Pertama, pemilik media atau pemilik modal yang terlalu menguasai media yang ia kelola telah menyelewengkan media yang sejatinya untuk kepentingan politik menjadi alat untuk mendukung kepentingannya sendiri. Baik kepentingan politik maupun ekonomi. Di film Di Balik Frekuensi itu, dengan vulgar ditampilkan bagaimana Surya Paloh dan Aburizal Bakrie melalui medianya membingkai (framing) berita-berita di medianya demi kepentingan politik dan ekonominya. Apalagi di saat film itu dibuat, keduanya sedang berjuang keras untuk mendongkrak citra untuk pemulusan Pilpres 2014. Berita-berita yang dibingkai untuk kepentingan tersebut tampak sekali menjauh dari kebenaran dan kepentingan publik.

Jurnalisme televisi yang seharusnya mengabdi pada kepentingan publik diubah mengabdi pada kepentingan pemilik media. TVOne tak memberitakan hal-hal negatif dari pemilik medianya. Demikian juga MetroTV. Yang ada, keduanya saling “menyerang.” Simpelnya, berita buruk bagi TVOne adalah berita bagus bagi MetroTV dan sebaliknya. Keduanya lupa, frekuensi yang mereka pakai adalah milik publik.  Pada taraf inilah, tidak berlebihan bila disebut jurnalisme dibungkam oleh para pemilik medianya sendiri. Tragis memang!

Kedua, media-media Indonesia bernasib ironis. Media merupakan salah satu pilar demokrasi. Apesnya, media yang menjadi pilar demokrasi ini tidak mampu atau tidak bisa mendemokratisasi dirinya sendiri. Ini tampak pada kasus Luviana seperti tergambar pada film yang memperjuangkan hak-hak pekerja media dengan mendirikan serikat pekerja dan berujung pada pemecatan sepihak oleh manajemen MetroTV. Perjuangan Luviana bersama rekan-rekan wartawan—termasuk dari Aliansi Jurnalis Independen—itu pun mendapatkan tindak kekerasan. Film Di Balik Frekuensi seakan menelanjangi janji Restorasi dari Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang terkesan seperti angin lalu alias omong kosong.

Terkait hal di atas, Di Balik Frekuensi juga menunjukkan betapa rentan, dilematis, dan berisikonya para wartawan dan insan media di depan para pemilik media. Wartawan yang memiliki dedikasi tinggi pada idealisme jurnalisme justru akan rentan dengan praktik kekerasan. Tragisnya lagi, kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak luar, tapi juga oleh pihak dalam alias dilakukan oleh pemilik media seperti yang dialami oleh Luviana. Namun, untuk mengubah hal tersebut, mengutip pernyataan Luviana dalam diskusi, seseorang harus terlibat di dalamnya. “Yang ingin mengubah kondisi jurnalisme TV, sebaiknya masuklah menjadi jurnalis TV. Paling tidak, kita bisa mewarnai,” kata Luviana.

Ketiga, berita bisa dibeli. Di Balik Frekuensi juga memaparkan rahasia umum tentang media bahwa berita bisa dibeli. Berita bisa dikendalikan dengan uang. Uang menjadi penentu mana yang layak diberitakan dan mana yang tidak. Kalau sudah begini, bagaimana media bisa berperan sebagai sistem kontrol untuk kepentingan publik. Kebenaran yang ingin disampaikan media pun menjadi kabur. Media jatuh sebagai panggung sandiwara.

Kisah Hari Suwandi, misalnya. Hari Suwandi yang pertama ditampilkan sebagai seorang pemrotes pada Bakrie yang dianggap telah membawa bencana Lapindo rela berjalan kaki dengan rute Sidoarjo-Jakarta tapi akhirnya bersimpuh dan tersedu di studio TVOne serta meminta maaf pada keluarga Bakrie. Dalam sorotan kamera TVOne itu, Hari Suwandi menyesali laku protesnya selama ini.  Inilah sepotong sandiwara vulgar yang terekam dalam Di Balik Frekuensi itu.

Keempat, publik berhak merebut kembali frekuensi yang sudah disalahgunakan oleh para pemilik media tersebut. Film Di Balik Frekuensi layak disebarluaskan dengan diputar dan didiskusikan di komunitas-komunitas publik. Paling tidak, film ini bisa mendekonstruksi paradigma publik bahwa kebenaran yang ditampilkan media itu bisa ambigu, semu, dan bahkan manipulatif.  Meminjam istilah Roy Thaniago, pembicara dari Remotivi saat itu, film ini mencoba mendesakralisasi media. Selama ini, sambung Direktur Remotivi itu, publik latah menganggap bahwa yang masuk televisi sebagai kebenaran. Padahal tidak. Film ini bisa menjadi alat edukasi publik untuk cerdas dan kritis pada pemberitaan di media. Paling tidak, pendapat Roy tersebut menyadarkan publik sudah saatnya merebut kembali ruang publik bernama frekuensi televisi untuk kepentingan publik—bukan untuk kepentingan pemilik modal maupun partai politik.

Secara umum, film ini layak ditonton oleh siapa saja, khususnya para wartawan maupun calon wartawan sambil  bertanya ulang untuk apa dan untuk siapa mereka bekerja!

Advertisements

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: