kliping berita

Icon

Just another WordPress.com site

MUSLIM TIONGHOA DI ERA KOLONIAL

Selasa, 07 Juni 2011 pukul 14:29:00

Belanda menuduh Tionghoa memeluk Islam untuk menghindari pajak dan memperoleh akses berdagang lebih luas.

Sedemikian banyak kisah tentang keterlibatan Muslim Tiong hoa dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tapi mereka tidak per nah bisa melepaskan statusnya sebagai—meminjam istilah Claudine Salmon—minoritas di dalam minoritas.

Sejumlah sejarawan, salah satunya Sugiyanto—sejarawan yang mengambil gelar masternya di Universitas Leiden, Belanda—berupaya mengungkap penyebab semua itu, dengan menelusuri sedemikian banyak literatur.

Penelusuran dimulai dari laporan Haji Ma Huan, yang menemani Admiral Cheung Ho ke Pulau Jawa pada ta hun 1400-an. Ma menyebutkan telah ada pembauran antara Hui (Muslim) dan pri bumi, Muslim Tionghoa, dan Tionghoa non-Muslim.

Tionghoa yang datang ke Jawa, Muslim atau bukan, adalah pedagang dan secara bertahap menjadi pemukim mapan di sepanjang pantai utara Jawa dan Sumatra. Mereka menjadikan Jawa sebagai batu lompatan menuju Timur Tengah.

Ketika Belanda datang ke Pulau Jawa kali pertama, interaksi Tionghoa dan pribumi telah mapan. Tionghoa tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota pelabuhan, tapi juga di desa-desa dan menjalin hubungan timbal balik tanpa konflik.

Integrasi Tionghoa Muslim dan non-Mus lim dengan masyarakat pribumi menjadi faktor penting perkembangan kota-kota di Jawa dan tumbuhnya pusatpusat aktivitas ekonomi.

Sejarawan Denys Lombard menunjukkan banyak bukti sebelum JP Coen tiba di Pulau Jawa, masyarakat Tionghoa di Jawa terdiri dari dua kelompok; pemeluk Islam dan memegang kepercaya an leluhur. Di Ban ten, Tionghoa yang memeluk keper cayaan leluhur tinggal di permukiman eksklusif. Muslim Tionghoa berbaur de ngan penduduk lokal demi kenyamanan beribadah.

Pada dekade berikutnya, situasi serupa berkembang di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan membentuk Sino-Java nese Muslim Culture. Sepanjang abad 16 sampai 17, populasi Tionghoa Muslim terus meningkat dan memainkan peran penting.

Di kota-kota pelabuhan, Muslim Tionghoa menjadi syahbandar, pengoleksi cukai pelabuhan, dan pengatur lalu lintas kapal atas nama penguasa. Beberapa di antaranya memperoleh gelar kebangsawanan dan menikahi wanita elite lokal.

Studi Claudine Salmon tentang Keluarga Han, kelompok pengusaha kaya di Lasem dan Surabaya memperlihatkan hal itu. Salah satu kisah akulturasi Tionghoa/Jawa sempat ditulis dalam bentuk novella oleh Tjoa Boe Sing dan dimuat sebagai cerita bersambung di surat kabar Djawa Tengah, Semarang, tahun 1910.

Degradasi

Situasi ini berlangsung terus sampai akhir abad ke-17. Memasuki abad ke-18, ‘kemesraan’ Tionghoa-Jawa mengalami penurunan. Beberapa sejarawan Barat, termasuk Salmon dan Lombard, mencatat sejumlah faktor penyebab semua ini. Pertama, ketegangan yang muncul di dalam komunitas Tionghoa, Muslim dan non-Muslim yang dipicu oleh menurunnya populasi Tionghoa Muslim secara drastis.

Kedua, perubahan politik di daratan Cina, Dinasti Ming berakhir, dan Manchu menguasai Cina. Ketiga, kebijakan Belanda yang mengarahkan Islam menjadi lebih ortodoks.

Sun Chih, kaisar Dinasti Manchu, mela kukan diskriminasi terhadap pemeluk Islam. Tidak ada lagi kasim di dalam istana yang beragama Islam. Muslim Cina juga dilarang keluar kota.

Migran dari daratan Cina yang datang ke Jawa pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi didominasi Muslim, tapi orangorang Hokian dari Amoy di Fukian, Kwang Fu (Kanton) dan Makau. Pada saat sa ma, Belanda mengubah kebijakannya; menempatkan Tionghoa sebagai middleman dan mencegah mereka berbaur dengan pribumi.

Dampak buruk kebijakan ini adalah terus membanjirnya pendatang ke Jawa. Di banyak kota, Belanda menikmati ketegangan Tionghoa-pribumi. Di Batavia, kebijakan itu memperlihatkan dampak buruknya dengan pembantaian 1740.

Dari 25 ribu penduduk Batavia saat itu, 20 ribu adalah Tionghoa. Kulit putih dan Belanda hanya sekitar 2000, lainnya adalah budak dari berbagai etnis. Ketika terjadi pemberontakan Tionghoa, Belanda menggunakan pribumi dari luar dan dalam kota untuk melawan Tionghoa.

Sekitar 10 ribu etnis Tionghoa tewas, lainnya melarikan diri ke wilayah lain di sekitar Batavia, atau melanjutkan perlawanan di Semarang, Surakarta, dan Solo.

Dari peristiwa ini, menurut F de Haan, muncul istilah peranakan; sebutan untuk mereka yang memeluk Islam—akibat trauma oleh pembantaian—dan hidup berdam pingan dengan pribumi. Istilah ini digunakan untuk membedakan dengan Chine zen, atau Tionghoa non-Muslim. Dunia hibrida baru yang bernama Muslim Peranakan muncul di Batavia.

VOC merespons kecenderungan ini dengan mengeluarkan kebijakan passenstelsel, atau surat jalan bagi penduduk Tionghoa yang hendak ke luar kota untuk mengontrol aktivitas Tionghoa dan menghentikan pembauran dengan penduduk lokal.

Passenstelsel berkembang menjadi politik segregasi. Tionghoa ditempatkan sebagai kelompok eksklusif. Penduduk lokal yang telah berbaur dengan orang Tionghoa—atau orang Tionghoa yang telah berbaur dengan orang lokal—dipisahkan.

Tionghoa harus membayar pajak jauh lebih mahal dari pribumi karena statusnya sebagai orang asing, sedangkan Tionghoa yang telah memeluk Islam diidentifikasi Belanda sebagai pribumi.

The Encyclopedia of Chinese Overseas mencatat konversi ke Islam terus terjadi sampai pengujung abad ke-18. Di Batavia, Madura, dan kota-kota lain di Jawa, etnis Tionghoa potong taucang (kuncir), menang galkan celana komprang, dan mengenakan pakaian pribumi.

Akibatnya, pendapatan ‘pajak kepala’ ke kas pemerintah kolonial menurun. Be landa bertindak cepat dengan mengeluarkan regulasi baru yang melarang keras konversi dan pembauran dengan penduduk pribumi.

Belanda menuduh konversi dilakukan etnis Tionghoa untuk menghindari pajak yang tinggi dan mendapatkan akses berdagang lebih luas. Sebagai Chinezen, orang Tionghoa hanya bisa berdagang di lingkungannya.

Etnis Tionghoa yang terlanjur memeluk Islam dan berbaur dikeluarkan dari permukiman pribumi dan dikembalikan ke permukiman Tionghoa. Wijk (permukiman) Tionghoa dipecah menjadi dua; Muslim dan non-Muslim dengan masingmasing dipimpin seorang kapten.

Politiek Verslag Madoera 1865 mencatat 80 persen dari 5.302 penduduk Tiong hoa di Madura memeluk Islam. Mereka tersebar di Sumenep, Sampang, dan Pamekasan. Residen Madura saat itu terpaksa mengangkat dua kapten untuk Muslim dan non-Muslim.

Di Batavia, Belanda mengangkat Komman dant der Parnakkans Chineezen—atau komandan/kapten Tionghoa Peranakan. Kap ten pertama adalah Dossol. Lalu, diteruskan oleh anaknya; Tamien Dossol dan kap ten ketiga adalah Aleimuddin. Ada pula yang mengatakan kapten ketiga Mus lim Tiong hoa di Batavia adalah Mohamad Japar.

Beberapa tahun sebelum Perang Jawa, populasi Muslim Tionghoa di Batavia dan kota-kota lain di Jawa mengalami titik paling rendah. Saat Perang Jawa, tepatnya tahun 1827, Belanda melakukan reorganisasi permukiman etnis Tionghoa de ngan menghapus posisi kapten Muslim Tionghoa.

Situasi menjadi lebih sulit bagi etnis Tiong hoa, ketika Pangeran Diponegoro me lakukan kebijakan nonkompromi kepada seluruh etnis Tionghoa. Raden Ayu Yuda ku suma, salah satu panglima Pangeran Diponegoro, secara terus-menerus menyerang etnis Tionghoa; tidak peduli Muslim atau bukan.

Serangan terhadap Tionghoa harus dilihat sebagai strategi perang. Pangeran Diponegoro melihat Tionghoa sebagai sumber dana dan logistik bagi Belanda dan harus dihancurkan. Strategi yang berjalan nyaris sempurna.

Namun, Pangeran Diponegoro tidak benar-benar menjalankan kebijakan nonkompromi terhadap Tionghoa. Banyak prajuritnya yang terlibat sejak awal perang berasal dari etnis Tionghoa, memeluk Islam, dan telah menjadi Jawa.

Peter Carey menolak bukti ini, tapi Ong Tae Hae—seorang petualang Cina abad ke-19—dalam laporannya menemukan banyaknya etnis Tionghoa yang menanggalkan identitas mereka, mengenakan pa kaian Jawa, memeluk Islam, dan belajar Alquran. Carey justru melihat Perang Jawa menyebabkan Tionghoa yang telah menjadi Muslim kembali ke kepercayaan leluhur.

Sampai abad ke-20, posisi Muslim Tionghoa terus memudar. Mereka terserap kembali ke dalam masyarakat induk dan menjadi Tionghoa seutuhnya. Kalaupun ada Tionghoa yang dengan sadar memeluk Islam, menurut The Siauw Giap dalam Islam and Chinese assimilation in Indonesia and Malaysia, mereka tidak lagi disebut peranakan, tapi mualaf.

Pribumi tidak sepenuhnya bisa menerima mereka. Bahkan, mualaf menjadi abusive word karena pribumi tetap mencurigai mereka.

[http://koran.republika.co.id/koran/0/136562/MUSLIM_TIONGHOA_DI_ERA_KOLONIAL]

Advertisements

Filed under: Sejarah Indonesia,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: